Pertemuan Kader Posyandu se-Indonesia, 29 Mei. Ibu Ani Bambang Yudhoyono secara simbolis menyematkan pin kepada 7 kader sebagai penghargaan pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan para kader Posyandu. Tujuh kader tersebut merupakan perwakilan dari NAD, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, DIY, NTB, Papua Barat, dan Bali. Penyematan pin dilakukan dalam acara Temu Kader Posyandu Tingkat Nasional 2009 di Jakarta (Puskom Depkes RI: 2009)

Hindari Seks Bebas

PENULARAN HIV dalam keluarga semakin meningkat. Untuk mencegah hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah khusus.

Menurut dr HM Syafei MKes, cara yang pertama idealnya dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seks bebas. Ibu-ibu dapat tertular melalui hubungan seks dari suami atau pasangannya yang tertular. “Kebanyakan suami tersebut adalah pelanggan wanita pekerja seks sehingga upaya itu dapat dilakukan dengan bersikap setia pada pasangan,” ujarnya.

Kenyataannya, bila terjadi hubungan seks bebas, harus menggunakan kondom. Itu memerlukan kesadaran bagi pria pelanggan wanita pekerja seks bahwa dampak yang ditimbulkan dapat berbuntut panjang dan bahkan merugikan keluarganya.

Cara kedua, bila seorang ibu telanjur tertular HIV, sebaiknya mengatur kehamilan agar bayi yang dikandung kelak tidak tertular dengan mengikuti KB yang tepat. Selain itu, konseling dan tes HIV sukarela untuk pasangan di klinik voluntary consulting test (VCT).

Cara ketiga, khusus untuk ibu hamil perlu dilakukan pemberian ARV, persalinan dengan seksio caesaria, serta susu formula pada bayi. Kendala yang dihadapi adalah ketersediaan ARV sesuai kebutuhan. Meski demikian, risiko medis tetap ada selama operasi akibat pelukaan jalan lahir, pelukaan pada janin, yang dapat menyebabkan penularan HIV. “Makanya perlu penanganan khusus,” jelasnya.

Mengenai pemberian ASI, harus tetap menghargai hak seorang ibu bila ia tetap ingin memberikan ASI kepada bayinya. Perlu diinformasikan pada ibu tersebut, pemberian ASI dapat meningkatkan risiko bayi tertular meningkat menjadi 5-20 persen. Perlu konseling oleh tenaga kesehatan kepada ibu mengenai alternatif pemberian susu formula ataupun makanan pada bayinya.

Cara keempat atau terakhir yaitu perawatan medis, dapat dilakukan dengan terapi pencegahan, terapi ARV, terapi infeksi oprtunistik, maupun terapi untuk menunjang kehidupan pada penderita yang sudah sampai stadium akhir. Dukungan psikologis dapat dilakukan dengan konseling, dukungan spiritual, pendampingan oleh tenaga kesehatan maupun orang terdekat, serta dukungan masyarakat. Sebaiknya tidak ada diskriminasi bagi ODHA dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tetap dapat hidup dan terjamin hak asasinya.

Kampanye Edukasi "Ayo Periksa, Sembuhkan Segera" Untuk Tanggulangi Hepatitis Di Indonesia

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Penelitian Hati Indonesia (PPHI), Blitz Megaplex, Gold Gym dan Roche Indonesia, hari ini memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2009 dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan Hepatitis C.

Menkes RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dalam sambutan yang dibacakan dr. Rachmi Untoro, MPH Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal pada peluncuran program kegiatan berbasis edukasi melalui kampanye ” Ayo Periksa, Sembuhkan Segera ” di Jakarta (19/05, 2009), mengatakan sekitar 7 juta orang Indonesia hidup dengan Hepatitis C kronik, dan diperkirakan terdapat ribuan infeksi baru muncul setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kemitraan yang baik antara pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, LSM peduli Hepatitis C dan dunia usaha.

Menkes menambahkan, penyakit Hepatitis C sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahannya. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Oktober 2007 pemerintah bekerja sama dengan PT. Roche Indonesia telah mengumpulkan data Hepatitis C di 21 provinsi dengan melibatkan unit transfusi darah, rumah sakit dan laboratorium. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat besaran penyakit Hepatitis di Indonesia. Dari data yang telah didapatkan ternyata penderita Hepatitis C di Indonesia cukup banyak.

Hal ini merupakan masalah kesehatan karena penyakit ini menular melalui kontak dengan darah penderita sehingga penularan yang terjadi dikhawatirkan akan terus bertambah. Selain itu kesakitan baru muncul sekitar 10 sampai 30 tahun sehingga seseorang seringkali baru mengetahui tubuhnya terinfeksi setelah berada dalam keadaan sirosis lanjut dengan beberapa komplikasi, seperti bengkak, muntah darah, dan penurunan kesadaran.

Untuk itu marilah kita jadikan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini sebagai langkah awal untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengetahui secara dini kondisi kesehatannya, khususnya kesehatan hati dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak menderita penyakit ini.

Ketua PPHI, dr. Unggul Budihusodo Sp.PD. KGEH, menambahkan, pesan yang disampaikan melalui kampanye tersebut penting untuk diketahui secara luas. Pemahaman bahwa siapapun beresiko terkena dan kesadaran untuk memeriksakan diri secara mandiri tidak saja penting untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan penyakit Hepatitis C.

Hepatitis C kronik merupakan peradangan hati yang berjalan menahun dan disebabkan oleh virus Hepatitis C yang menyebabkan kerusakan sel hati yang berlanjut menjadi sirosis (pengerasan hati), gagal hati serta kanker hati yang berujung pada kematian. Kemajuan pengobatan telah memberikan peluang besar bagi mereka yang terinfeksi untuk sembuh. Peran dokter umum sangat penting dalam upaya diagnosis dini sehingga pembekalan yang memadai untuk mereka akan sangat membantu menemukan penyakit dan menyelamatkan hidup pasien, tegas dr. Unggul.

Seseorang yang tertular pada masa dewasa kemungkinan menjadi kronik sebesar 80% berbeda dengan Hepatitis B yang akan menjadi kronik hanya kurang dari 10%. Jadi memang kronisitas menjadi sifat dari Hepatitis C. Semua orang berisiko untuk tertular virus Hepatitis C. Selain melalui transfusi darah, virus ini dapat menular melalui hubungan seks yang tidak aman, tato, tindik dan injeksi. Hepatitis C kronik dikenal sebagai “silent killer” karena sekitar 90% kasus hampir tidak bergejala. Situasi ini meningkatkan risiko penularan Hepatitis C yang tidak disadari oleh pembawa virus, ungkap dr. Unggul.

Ditambahkan Dr. Ait Allah Mejri, General Manager PT. Roche Indonesia, masih panjang perjalanan yang harus dilalui untuk bisa mengatasi masalah Hepatitis C, terutama dalam hal pencegahan, penapisan, perbaikan akses terhadap pengobatan dan perawatan terkoordinir bagi mereka yang terkena penyakit hati tahap lanjut akibat Hepatitis C. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari masyarakat luas untuk bersama-sama menanggulangi penyakit Hepatitis di seluruh dunia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Dirilis dari: info@puskom.depkes.go.id

Rumah Sakit Masih Mendominasi Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia saat ini masih didominasi pelayanan kesehatan jiwa pada tingkat tersier yaitu di rumah sakit jiwa atau UPF Psikiatri di RSU Pendidikan. Sistem ini umumnya berdiri sendiri dan tidak memiliki sistem rujukan yang jelas dengan pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menyebabkan RSJ dan UPF Psikiatri di RSU Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan tersier atau pusat unggulan pelayanan kesehatan jiwa tapi juga berfungsi sebagai “Puskesmas besar”.

Banyak gangguan jiwa yang sebetulnya bisa dilayani di Puskesmas dan RSU kabupaten/kota tetapi karena ketidaksiapan dokter di Puskesmas dan RSU Kab/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan hampir semua pasein dengan gangguan jiwa dirujuk ke pelayanan tersier atau RSJ/UPF Psikiatri RSU Pendidikan.

Hal itu disampaikan Dirjen Bina Pelayanan Medik (Bina Yanmed) Depkes RI dalam sambutan yang dibacakan Ses. Ditjen Bina Yanmed dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes ketika membuka Pertemuan Nasional Kesehatan Jiwa pada hari Senin,18 Mei 2009 di Hotel Horison Bekasi.

Pertemuan yang berlangsung sampai tanggal 20 Mei ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia, dihadiri para Kepala Bagian Psikiatri FK Negeri dan Swasta dari 31 Universitas, serta para Ketua Program Studi Psikiatri dari 9 FK Negeri. Acara ini juga menampilkan pembicara tamu yaitu Profesor Harry Minas dari University of Melbourne dan Professor Prameshvara Deva dari University of Techology Mara - Shah Alam Malaysia.

Lebih lanjut ditegaskan, kesenjangan pelayanan karena ketidaktersediaan akses pada tempat mereka tinggal, menyebabkan banyak orang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak mencari pertolongan pada tenaga kesehatan, biasanya keluarga dan masyarakat membawa mereka berobat ke pengobatan tradisional, pemuka agama, atau berbagai pengobatan alternatif lain. Umumnya Rumah Sakit Jiwa baru dimanfaatkan sebagai pilihan akhir bila upaya yang dilakukan tidak berhasil setelah mereka berkeliling ke berbagai dukun, ustad dan pengobatan tradisional.

Sulitnya akses bagi keluarga untuk mengunjungi pasien yang dirawat di RSJ dan RSU Pendidikan juga menyebabkan banyak keluarga akhirnya membiarkan pasien bertahun-tahun tinggal di RSJ menjadi pasien inventaris. Sehingga RSJ dan UPF Psikiatri RSU Pendidikan juga sering berfungsi sebagai panti sosial tempat menitipkan orang gangguan jiwa yang keberadaan keluarganya tidak jelas lagi. Misalnya seperti yang terjadi di RSJ Bogor, Lawang, Magelang ada yang sudah menjadi penghuni RSJ sejak sebelum Indonesia merdeka.

Dirjen Bina Yanmed mengatakan, melihat kondisi yang ada diharapkan terjadinya reformasi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia dimana terjadi perubahan dari sistem konvensional yang bersifat kustodial seperti penjara di institusi psikiatri atau Rumah Sakit Jiwa kepada sistem yang seimbang antara pelayanan di Rumah Sakit dan pelayanan di masyarakat.

Upaya reformasi pelayanan kesehatan jiwa dengan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas dan RSU Kabupaten/Kota terus diupayakan, namun belum didukung oleh tenaga kesehatan khususnya dokter umum yang siap pakai untuk merespon berbagai masalah kesehatan jiwa.

Di Indonesia pada umumnya dokter di Puskesmas dan RSU banyak yang tidak peka terhadap berbagai masalah gangguan jiwa serta tidak percaya diri dalam menghadapi kasus gangguan jiwa. Untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa di pelayanan umum oleh Dinas Kesehatan setempat, namun timbul lagi masalah saat dokter-dokter itu kemudian tidak lagi bekerja di Puskesmas atau RSU karena mereka harus melanjutkan pendidikan spesialisasi atau pendidikan magister.

Melalui pertemuan ini diharapkan adanya persamaan persepsi dan cara pandang untuk menjawab dan mengantisipasi kebutuhan tenaga dokter yang dapat merespon kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa ini. Kolaborasi antara Departemen Kesehatan dan Institusi pendidikan psikiatri ini sangat strategis sekali untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga dokter dan psikiater bagi pelayanan kesehatan jiwa sendiri dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Dirilis dari: info@puskom.depkes.go.id

Bakti Sosial dalam Rangka Memperingati Hari Asma Sedunia 2009

Yayasan Penyantun Anak Asma (Yapnas) Indonesia bekerja sama dengan ANTV peduli dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia 2009 mengadakan Bakti Sosial di kantor kelurahan Marunda Jakarta Utara tanggal 17-5-2009. Bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis untuk masyarakat yang didukung oleh puluhan dokter dan dilengkapi dengan alat-alat pendukung pemeriksaan kesehatan, diantaranya peralatan rontgen untuk melayani ratusan masyarakat sekitar yang secara antusias mengikuti acara tersebut. Acara ini dibuka Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Departemen Kesehatan dr. Yusharmen, D.CommH, M.Sc.

Dalam sambutannya, dr. Yusharmen mengatakan di seluruh dunia terdapat 100-150 juta penderita asma. Sedangkan di Indonesia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terdapat 4% prevalensi Asma. Dengan jumlah penduduk Indonesia 240 juta berarti terdapat sekitar 10 juta penderita asma di Indonesia, dimana sebagian besar adalah anak-anak.

Menurut dr. Yusharmen beberapa upaya telah dilakukan Departemen Kesehatan dalam mengurangi jumlah penderita dan kematian akibat asma, antara lain dengan didirikannya Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular sejak 2006. Saat ini sudah disusun petunjuk teknis agar bisa terus disempurnakan dan di-update sehingga bisa disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk buku saku. Selain itu juga bekerja sama dengan WHO mengembangkan pendataan berbasis komunitas. Bermitra dengan pihak-pihak terkait melaksanakan upaya pencegahan primer yang dilakukan sejak dini untuk mengurangi pajanan terhadap faktor resiko seperti asap rokok, kurang gizi, penyakit infeksi saluran pernafasan pada anak dan pencemaran udara diruangan, luar ruangan dan tempat kerja.

dr. Yusharmen atas nama pimpinan Depkes menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Yayasan Penyantun Anak Asma Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, dan ANTV peduli atas terlaksananya bakti sosial dalam rangka menanggulangi penyakit asma. Diharapkan kegiatan ini bermanfaat dan dilanjutkan dengan intensitas yang meningkat dari waktu ke waktu sehingga penanganan dan pencegahan penyakit asma di Indonesia dapat ditanggulangi bersama.

Acara yang memiliki slogan “You Can Control Your Asthma” sebagai tema kampanye global sepakat bahwa penderita asma tetap dapat hidup normal dengan kualitas hidup yang maksimal apabila mampu mengelola asma dan mengontrol kesehatannya secara teratur.

Hadir juga dalam acara itu Ketua Umum Yapnas-Ike Nirwan Bakrie, Ketua Harian ANTV Peduli–Azkarmin Zaini, Setiawan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, pimpinan Kelurahan Marunda, serta para undangan lainnya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Dirilis dari: info@puskom.depkes.go.id

Stroke = Serangan Otak

Stroke merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia, selain jumlahnya penderitanya terus bertambah, risiko kematiannya juga cukup tinggi serta meninggalkan kecacatan seumur hidup kepada penderitanya. Adakah kiat terbaik dalam penanggulangan stroke?

Menurut Neurolog kondang dr Teguh As Ranakusumah, Sp.S(K) dari Klinik CVD Bagian Neurologi FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta, sebagai akibat kemajuan stroke, angka kematian akibat stroke semakin berkurang. Namun begitu, keadaan ini diikuti dengan peningkatan Insan Korban Stroke (IKS). Karenanya, peran klub stroke menjadi begitu sentral bagi pemulihan Insan Korban Stroke.
Diakui Teguh, saat ini belum ada sistem kesehatan yang menunjang pemulihan IKS di klub stroke yang saat ini berkembang dengan cepat di seluruh Indonesia. Namun begitu belum adanya dukungan, simpati maupun empati dari masyarakat maupun pemerintah terhadap IKS. Karena pada dasarnya IKS adalah tanggung jawab kita bersama dan merupakan akibat dari perjalanan kehidupan kita. Bahkan, Yastroki hingga saat ini masih terus membantu IKS secara multi dimensional sesuai dengan kemampuannya.

Secara frontal
Stroke merupakan salah satu penyakit sebagai akibat perubahan demografi yang merupakan penyebab kematian tertinggi di rumah sakit serta kecacatan pada usia pertengahan. Masalah medis stroke memerlukan biaya yang tinggi serta perawatan yang lama sedangkan hasil pengobatannya masih kurang memuaskan. Demikian pula pasca stroke yang memerlukan program pencegahan serta rehabilitasi yang teratur.
Penyakit ini menyerang secara frontal terhadap masyarakat Indonesia, yang sedang terpuruk ini.Lebih jauh, stroke dapat merupakan indikator terjadinya berbagai hambatan pada integrasi sistem dalam masyarakat atau dengan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat.
Mengingat risiko yang dihadapi penderita stroke demikian berat, hingga saat ini ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan sepakat bahwa pencegahan merupakan kiat terbaik dalam penanggulangan stroke dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan tentang stroke pada masyarakat serta memadukan semua sistem dalam masyarakat antara lain sistem pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup.

Perjalanan Penyakit
Perjalanan penyakit stroke ini melalui berbagai tahapan. Pertama orang normal tetapi salah satu keluarganya mendapat serangan stroke. Orang ini mempunyai bakat stroke (Stroke-prone person). Kedua, orang normal, akan tetapi mengidap satu sampai dua faktor risiko, atau disebut (stroke-prone person-low risk). Ketiga, masih normal tetapi sudahj mengidap lebih dari dua faktor risiko (Stroke-prone person-high risk). Keempat, ancaman stroke (impending stroke) sudah mulai mendapat gangguan fungsi otak sesaat atau bersifat reversible (Transient Ischemic Attack/TIA atau Reversible Ischemic Neurogical Deficit/RIND), Kelima, Stroke yang berkibat cacat atau meninggal. Keenam, Impending Restroke bagi insan korban stroke.
Secara perjalanan alami, semua tipe stroke adalah sama, yaitu kegagalam sirkulasi otak dalam upaya menjamin kebutuhan metabolisme otak. Yang berbeda adalah lama kegagalan dan proses patologi yang mengikuti kegagalan tersebut di otak (sumbatan perdarahan). “Sebenarnya, untuk mengenal stroke adalah sangat mudah dan penanganan yang cepat diharapkan dapat mengehentikan perjalanan alami serangan ini dengan tepat,”tukas Teguh.
Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran mutakhir, perjalanan alami stroke dapat diketahui sumber utamamya yaitu, Arterosklerosis pembuluh darah besar, emboli dari jantung atau pembuluh darah besar proksimal, pecahnya pembuluh darah di otak dan cabang sirkulus willisi, atau steal syndrome akibat arteriovenus malformation (AVM) dan penyakit pembuluh darah kecil atau penyakit lacunar.
Saat ini yang masih menjadi kendala penanganan yang baik terhadap penderita stroke diantaranya masih sedikit korban stroke yang datang ke rumah sakit kurang dari 3 jam pasca serangan. Dari data ini, sebenarnya dapat dijadikan dasat untuk menantukan strategi penanggulnagan stroke yang paling tepat dans esuai dengan kondisi ekonomi serta sistem kesehatan nasional Indonesia, antara lain mensosialisasikan istilah stroke menjadi serangan otak (Brain Attack) yang secara mediko-legal lebih kuat dalam membentuk jaringan antara pemerintah dengan masyarakat.

WHA ke-62 Lahirkan Resolusi Untuk Lanjutkan Pembahasan Virus Sharing

Jenewa, 22 Mei 2009 - World Health Assembly ke-62 menyepakati Resolusi baru yang memutuskan untuk melanjutkan proses yang transparan untuk memfinalisasi butir-butir yang belum disepakati yang masih tersisa dalam Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin dan Manfaat Lainnya, termasuk Standard Material Agreement (SMTA), yang harus diselesaikan selambat-lambatnya Januari 2010. Resolusi tersebut menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM PIP) akan menjadi bagian dari perjanjian pokok tentang mekanisme baru virus sharing, yang menjadikan benefit sharing sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan.

Resolusi yang dipelopori Indonesia dan diajukan oleh delegasi-delegasi dari Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cili, Kuba – mewakili negara anggota Gerakan Non-Blok, Ghana – mewakili wilayah Afrika, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Maldives, Myanmar, Nigeria, Sri Lanka, Timor-Leste dan Venezuela, telah mempercayakan Direktur Jenderal WHO untuk melakukan proses pembahasan lanjutan yang transparan dan berimbang antara negara-negara maju dan berkembang.

Resolusi juga mengakui bahwa IGM PIP telah menyepakati sebagian besar butir-butir pada Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin dan Manfaat Lainnya, dan menyatakan kembali pentingnya solusi jangka panjang untuk kesiapan dan respon terhadap pandemi influenza.

Menurut anggota delegasi Indonesia dan diplomat senior Dr. Makarim Wibisono tercapainya Resolusi yang mengakui kesepakatan-kesepakatan dalam proses perundingan IGM-PIP selama dua tahun terakhir ini mencerminkan solidaritas negara negara pendukung dan tekad kuat serta desakan yang tidak kenal lelah dan kepemimpinan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sementara anggota delegasi Dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp. GK berpendapat Resolusi ini menandakan kemajuan signifikan dalam perjuangan gigih Indonesia menuju pada kesepakatan dunia di bidang kesehatan khususnya virus sharing dan benefit sharing yang lebih adil, transparan dan setara.

Direktur Jenderal WHO diminta didalam Resolusi WHA ke 62 itu, untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mendorong kemajuan pembahasan atas dasar hal-hal yang telah disepakati dari Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin serta Manfaat Lainnya. Direktur Jendral WHO berkewajiban memfasilitasi proses pembahasan yang transparan untuk memfinalisasi elemen-elemen penting termasuk Standard Material Agreement (SMTA) juga unsur-unsur di dalam annex SMTA, lalu melaporkan hasilnya pada Sidang Executive Board WHO ke 126 pada bulan Januari 2010.

Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJp (K), sebagai inisiator konsep mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara serta mengintegrasikan benefit sharing ini, menyambut baik resolusi tersebut sebagai pencapaian mulia dalam dunia kesehatan dan pengobatan, dengan dicapainya langkah maju untuk meraih tatanan kesehatan publik global yang lebih baik.

Tentang Standard Material Transfer Agreement
Standard Material Transfer Agreement (SMTA) jika berlaku akan mengubah mekanisme virus sharing yang saat ini berlaku menjadi mekanisme yang berbasis keadilan, transparansi dan kesetaraan. SMTA akan membuka akses dan transparansi pada informasi tentang virus influenza, yang akan membuka pintu bagi para ilmuwan di negara maju dan berkembang untuk melakukan riset dan membangun kapasitas untuk memproduksi vaksin, antivirus dan diagnostik. SMTA juga mengandung aturan-aturan tentang benefit sharing ketika hasil dari riset yang menggunakan sampel-sampel yang disalurkan dalam sistem ini dikomersialkan.

Tentang World Health Assembly
World Health Assembly (WHA) merupakan sidang tertinggi dari Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO (World Health Organization) yang bersidang sekali dalam setahun setiap bulan Mei di Jenewa, Swiss. WHA ke-62 diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 18-22 Mei 2009.

Tentang Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness
Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM PIP) adalah sebuah proses pertemuan Negara anggota yang diselenggarakan Sekretariat WHO untuk memfinalisasi negosiasi mengenai sistem baru virus sharing influenza H5N1 dan benefit sharing yang timbul dari pemanfaatan virus dan bagian-bagiannya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-522 3002, 5296 0661 atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id dan puskom.depkes@gmail.com

Dirilis dari: info@puskom.depkes.go.id