Pemda Harus Prioritaskan Pembangunan Kesehatan

Masuknya isu kesehatan sebagai janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), seharusnya diimplementasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Selain itu di era desentralisasi, dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan, Pemerintah Daerah hendaknya tidak menunggu bantuan dari Pusat tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber daya dari Pemda dan Pusat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal Depkes ketika membuka Lokakarya Nasional Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Hotel Savoy Homann, Bandung 29 Juni 2009.

Selanjutnya ditegaskan untuk menyusun perencanaan dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan harus berbasis kinerja dan disertai besaran rencana anggaran. Oleh karena itu Depkes mengharapkan masukan atau tanggapan daerah karena setiap daerah mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri. Sesjen Depkes mengingatkan pendekatan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas unit dengan menggunakan pendekatan sistemik. Sudah saatnya dilakukan melalui pendekatan dengan penguatan sistem kesehatan yang didukung kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jangan ada program yang jalan sendiri tanpa mengikutkan program lain. Tidak mungkin program penanggulangan TB berhasil kalau hanya meliputi diagnosis dan pengobatan saja, tanpa melibatkan program peningkatan gizi, program kesehatan kerja, program di rumah sakit atau dikaitkan dengan program rumah sehat. Semua program kesehatan harus dapat dikaitkan dalam suatu jaringan program yang saling membantu membentuk suatu Sistem Kesehatan Nasional, ujar Sesjen. Karena itu Sesjen Depkes mengharapkan dalam pertemuan ini akan diketahui keterikatan setiap program, menuju kepada tujuan yang sama yaitu cakupan total bagi semua penduduk/universal coverage. Menurut Sesjen, Pemda harus memahami bahwa tujuan utama dari program adalah mencapai cakupan total/universal coverage terhadap upaya kesehatan. Artinya upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif harus mampu terjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dia berada. Juga tidak boleh lagi ada hambatan geografik, perilaku maupun ekonomi. Lokakarya nasional yang berlangsung selama 3 hari ini membahas 18 topik yang dipaparkan pejabat Depkes dan pembicara tamu dari Kantor Menpan, WHO, beberapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan lain-lain. Topik yang dibahas antara lain Strategi menuju Pencapaian MDGs melalui Pendekatan Revitalisasi Primary Health Care oleh dr. Budihardja, MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat; Kebijakan Rujukan dalam Antisipasi Globalisasi dan Jamkesmas oleh dr. Farid Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik; Hasil Riskesdas dalam Kaitannya dengan Isu-isu Daerah oleh Dr. Agus Purwodianto, Sp.F, SH, Kepala Balitbangkes; Strategi Menuju Eradikasi Penyakit Menular dalam Konteks Global oleh Dr. Guntur Gunawan Sesditjen P2PL; Kebijakan Ketersediaan Obat di daerah dan Penggunaan Obat Tradisional oleh Dra. Kustantinah, M.Apt.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Strategi Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan oleh dr. Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Narasumber lainnya Dr. Ismail Mohamad, MBA, Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur memaparkan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH dari WHO SEARO memaparkan Peningkatan Kinerja Sistem Kesehatan. Dr. Untung Suseno, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan yang juga Ketua Panitia melaporkan maksud penyelenggaraan lokakarya ini adalah dalam rangka menjalin interaksi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan kesehatan di era desentralisasi. Adapun tujuan khusus lokakarya ini yaitu diindetifikasikannya pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, diidentifikasikannya isu strategis tantangan yang dihadapi, upaya terobosan dan potensi yang dimiliki pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan, dan disepakatinya upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan kesehatan. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Dirilis dari: info@puskom.depkes.go.id